Fayakhun Andriadi: Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan Oleh Negara! Bagian II

Tulisan ini adalah tulisan bagian kedua dari Fayakhun Andriadi tentang pentingnya membangun daerah perbatasan Indonesia. Mari kita simak tulisan dari doktor ilmu politik UI ini.

Persoalan perbatasan wilayah darat kembali mencuat setelah kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Salah satu argumen yang berkembang mengaitkan kasus tersebut dengan stigma pemerintah terhadap kawasan perbatasan sebagai wilayah yang perlu diawasi karena menjadi tempat persembunyian para pemborantak. Hal ini mengusung paradigma yang lebih memandanga wilayah perbatasan dalam perspektif keamanan. Sehingga pendekatan pembangunan wilayah perbatasan lebih berorientasi militeristik.

Paradigma ini tidak sepenuhnya keliru, mengingat potensi keamanan di wilayah tersebut sangat rentan tergerus konflik. Namun, memandang wilayah perbatasan hanya bersumber pada paradigma pertahanan dan keamanan, justru menimbulkan keengganan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Konflik tidak selalu bersumber dari lemahnya sistem pertahanan dan keamanan, tapi juga karena faktor kemisikinan, kebodohan dan ketertinggalan.

Kedua hal ini bisa menjadi sumber kebutuhan peningkatan anggaran di wilayah perbatasan. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut hidup secara tradisional dan tidak tersentuh oleh peran pemerintah. Kehidupan masyarakat didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan kekerabatan yang memungkinkan mereka menerima keberadaan dan intervensi pihak luar. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di antara dua negara yang berbatasan.

Pada akhir 2007 sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan direkrut menjadi Tentara Milisi yang disebut “Askar Wataniah”. Kegiatan tersebut telah berlangsung lama tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Mereka mendapat tawaran gaji yang cukup besar dalam melakukan peran itu. Mereka memilih menjadi Tentara Milisi dengan pertimbangan ekonomi, meski harus menggadaikan identitas dan jati diri kebangsaan mereka sebagai warga negara Indonesia.

Lemahnya pengamanan di kawasan perbatasan darat membuat eskalasi pelanggaran semakin meningkat. Pelanggaran tidak saja menyulut konflik, namun juga mengadakan kerja sama ekonomi yang bersifat ilegal. Selisih harga yang cukup tinggi dengan harga dalam negeri membuat masyarakat tertarik untuk bekerja sama dengan pihak luar. Aktivitas ekonomi yang memanfaatkan jalur perbatasan didukung oleh masyarakat. Upaya pencegahan terkadang menyulut konflik dengan aparat penegak hukum yang berjumlah lebih sedikit. Situasi itulah yang terjadi dalam kasus illegal logging yang melibatkan oknum pengusaha kayu tertentu yang menjual kayu secara ilegal melalui perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia.

Sebagian penduduk perbatasan memiliki kedakatan hubungan kekerabatan dengan negara tetangga, seperti Malaysia. Hubungan tidak hanya terjadi pada aspek sosial dan budaya, tapi juga aspek ekonomi. Daerah terpencil yang memiliki akses yang cukup jauh dari pusat pemerintahan membuat penduduk terisolasi. Akibatnya mereka hidup dalam keadaan miskin, bodoh dan tertinggal. Kehidupan mereka bergantung pada ekonomi negara tetangga.

Sumber kekayaan alam yang terhampar di wilayah perbatasan menjadi lahan ekspoloitasi negara tetangga. Sumber daya manusia penduduk di wilayah tersebut yang tidak memiliki kemampuan pengelolaan sumber kekayaan alam, dimanfaatkan oleh negara tetangga. Tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat rendah menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut tidak menguntungkan bagi negara, melebihi keuntungan yang diperoleh negara tetangga dan pihak tertentu. Oleh karena itu, bisa dipastikan pengelolaan tersebut bersifat ilegal.

Beberapa daerah perbatasan jauh dari kehidupan modern. Kondisi geografis dan tofografis yang terpencil dan sulit dijangkau membuat masyarakat terisolasi. Beberapa daerah perbatasan yang terletak di wilayah Papua, bahkan tidak berpenghuni. Sementara kekayaan alam di wilayah tersebut sangat besar, khususnya tembaga dan emas. Sumber kekayaan tersebut belum dieksploitasi penuh oleh pemerintah. Pemerintah bahkan belum menyentuh pembangunan di daerah dan masyarakat sekitar.

Wilayah perbatasan yang terletak di Timor Leste tidak sebesar yang ada di Kalimantan dan Papua. Hal ini disebebkan kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian dan perkebunan.  Perbatasan Kalimantan dan Timor Leste belum memiliki garis perbatasan yang disepakati bersama antara Indonesia dengan negara tetangga.

Kondisi perbatasan secara umum disimpulkan sebagai berikut:

1.      Jati diri kebangsaan yang mudah goyah akibat kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dengan warga negara Indonesia.

2.      Lemahnya sistem pembinaan dan pengamanan aset negara yang bersumber dari terbatasnya tekonologi pertahanan dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan nilai barang rendah dan mudah dicuri oleh pihak lain.

3.      Keberadaan pengungsi dengan tingkat kesejahteraan rendah. Mereka tersebar di sejumlah camp penampungan di distrik Betun, Ainaro dan Sunai.

4.      Keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum kondusif. Pembinaan sumber daya manusia yang rendah turut memperlemah kesadaran masyarakat tentang kaidah tertib bernegara.